SISTEM
PEREKONOMIAN INDONESIA
·
Pengertian
Sistem Perekonomian
Sistem
perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun
organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi
dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor
produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua
faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di
pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua
sistem ekstrim tersebut.
Lalu
sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi
dan alokasi. Sebagai contoh Sebuah perekonomian terencana (planned economies)
yaitu sistem perekonomian yang memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur
faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi semua di atur oleh
pemerintah. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang
mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran
dan permintaan.
Dibawah
akan dijelaskan apa itu sistem perekonomian terencana dan sistem perekonomian
pasar.
A.
Sistem perekonomian terencana
Ada
dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme.
Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan
pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya,
kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara;
Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus
memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet
dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga
akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC
yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur
faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan
memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.
Tahap-tahap
ide yang sempat muncul adalah :
Pertama,
pada tahap dimana prinsip ekonominya adalah setiap orang memberi kepada
masyarakat menurut kemapuannya dan setiap orang menerima sesuai dengan
karyanya.
Tahap tersebut berkembang menjadi ‘setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya dengan kata lain distribusi menurut kebutuhannya (suroso, 1993)
Tahap tersebut berkembang menjadi ‘setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya dengan kata lain distribusi menurut kebutuhannya (suroso, 1993)
B.
Sistem perekonomian pasar
Perekonomian
pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah
lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang
mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang
diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme
penawaran-permintaan.
Singkatnya
sistem perekonomian indonesia adalah cara suatu bangsa atau negara mengatur
kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Ada
beberapa jenis sistem perekonomian di indonesia yaitu :
•
Sistem ekonomi tradisional
Sistem
ekonomi yang masih terikatdengan adat istiadat, kebiasaan dan nilai budaya
setempat. Jadi sistem perekonomian yang tercipta dalam suatu daerah tertentu
yang sesuai dengan penghuni setempat.
Berikut
ciri-ciri sistem perekonomian tradisional :
1.
Alat
produksi sederhana karena daerah yang terpencil sehingga kurang pembaharuan
dalam hal tekhnologi
2.
Jumlah
barang atau jasa rendah karena penduduk stempat pun sangat rendah tingkat dan
daya beli mereka
3.
Produktivitas
rendah karena pasar sedikit
4.
Masiih
barter yaitu tukar menukar barang dengan barang lainnya
5.
Masih
bercocok tanam karena sebagian besar daerah persawahan
•
Sistem ekonomi kapitalis
Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya. Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya. Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam
perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri
sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk
memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk
memenangkan persaingan bebas.
Secara umum karakteristik ekonomi kapitalisme
adalah :
1.
Faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja) dimiliki dan dikuasai oleh
pihak swasta
2.
Pengambilam keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserahkan kepada
pemilik faktor dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yang berlaku.
Berikut
ciri-ciri sistem perekonomian kapitalis :
1.
Hak
milik perorangan di akui oleh pihak berkuasa
2.
Individu
bebas melakukan kegiatan ekonomi
3.
Jenis,
jumlah, dan harga barang ditentukan kekuatan pasar
4.
Adanya
persaingan bebas
5.
Kegiatan
ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) diserahkan kepada swasta
Contoh
: Amerika serikat dan eropa
•
Sistem perekonomian sosialis
Yaitu
sistem yang seluruh kegiatan ekonomianya direncanakan, dilaksanakan, dan di
awasi oleh pemerintah secara terpusat. Dasar
yang digunakan dalam sistem ekonomi etatisme/sosialis adalah ajaran Karl Max,
dimana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak
akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan
semua pihak. Negara yang menganut sistem ekonomi etatisme/sosialis sudah tidak
ada lagi. Uni Soviet (sekarang Rusia) beserta negara-negara pengikutnya telah
gagal dalam menjalankan prinsip sosialisme sebagai cara hidupnya baik secara
ekonomi, moral, maupun sosial dan politik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya
kemampuan pemerintah pusat untuk menangani seluruh masalah yang muncul, baik di
tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Selain itu, pada kenyataannya telah
terjadi banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah
Ciri-ciri
sistem ekonomi sosialis :
1.
Alat-alat
dan faktor produksi dikuasai negara
2.
Kegiatan
ekonomi sepenuhnya diatur negara
3.
Harga
barang atau jasa ditentukan pemerintah
4.
Hak
milik perorangan tidak diakui
5.
Contoh
: kuba, korea, RRC
•
Sistem ekonomi campuran
Gabungan
dari sistem perekonomian liberal dan sosialis. Sistem ini mengambil garis tengah antara
kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak
negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan
keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan
sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut. Sistem ekonomi
campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut.
Diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam
kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan
seperti ini, banyak Negara yang memilih sistem ekonomi campuran ini.
Ciri-cirin
sistem ekonomi campuran :
1.
Pemerintah
dan swasta bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi
2.
Negara
menguasai sektor usaha vital dan mengendalikan perekonomian
3.
Swasta
atau perorangan diberi kebebsan untuk berusaha diluar sektor vital
4.
Pemerintah
berperan membina dan mengawasi swasta
Contoh : Afrika, amerika latin, asia
Contoh : Afrika, amerika latin, asia
Pelaku-pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian
Indonesia
Setiap negara
mempunyai permasalahan ekonomi dan setiap negara mempunyai cara tersendiri
dalam mengatasinya. Ada negara yang dengan tegas menentukan bahwa pemerintah
yang harus mengatasi setiap masalah ekonomi, dan pemerintahlah pula yang
mengatur semua kegiatan ekonomi. Sebaliknya ada negara yang berpendapat bahwa
dalam mengatasi setiap masalah ekonomi dan mengatur semua kegiatan ekonomi
diserahkan pada pihak swasta. Selain itu ada juga negara yang mencari jalan
tengah antara keduanya. Bagaimana setiap negara menjawab
permasalahan-permasalahan ekonomi menunjukkan sistem ekonomi yang dianutnya.
Dalam rangka menjalankan sistem ekonominya, negara akan membutuhkan
pelaku-pelaku ekonomi.
Terdapat tiga
pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu
perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku
ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem
ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika
pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai
tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi
sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.
1. Pemerintah (BUMN)
a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
Peran
pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan
kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
1 ) Kegiatan
produksi
Pemerintah
dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara
atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai
dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan
Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN
memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem
ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang
diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di
seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,
manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi,
listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah
untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis
dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT
Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia,
dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan
sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.
2 ) Kegiatan
konsumsi
Seperti halnya
yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi,
pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan
barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan
tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan
gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan
membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya.
Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan
tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah
masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan,
menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.
3 ) Kegiatan
distribusi
Selain kegiatan
konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan
distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang
yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat.
Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada
masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada
masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan
hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar.
Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti
terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan
kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.
b . Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah
dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai
salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam
merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian
demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2. Swasta (BUMS)
BUMS adalah
salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang
didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh
laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya
alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan
peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan
kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah
dengan berbagai kebijaksanaan.
Perusahaan-perusahaan
swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di
bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan
lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta
nasional dan perusahaan asing.
3. Koperasi
Badan usaha
yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi denga melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
·
Perbedaan
berbagai macam sistem ekonomi yang ada
Terdapat
beberapa perbedaan yang membedakan antara sistem ekonomi liberal, sosialis, dan
campuran :
Sistem ekonomi liberal :
1)
Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
2)
Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
3)
Campur tangan pemerintah dibatasi.
4) Para
produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
5)
Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
6)
Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan
ekonomi didorong oleh prinsip laba.
Sistem ekonomi sosialis :
1)
Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
2)
Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik
negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3)
Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
4)
Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
Sistem ekonomi campuran :
1)
Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
2)
Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan
kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.
3)
Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan
ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
4) Hak
milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan
kepentingan umum.
5)
Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
6)
Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar